Para pemimpin delapan negara Amerika Selatan yang berbagi wilayah hutan hujan Amazon telah mencapai kesepakatan mengenai seperangkat prinsip yang luas yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kawasan itu.

Deklarasi itu dicapai oleh negara-negara anggota Organisasi Perjanjian Kerja Sama Amazon (ACTO) pada Selasa (8/8) di Belem, ibu kota negara bagian Para di kawasan Amazon Brazil, di mana kelompok tersebut mengadakan KTT dua hari. Negara-negara itu berjanji untuk bekerja sama menindak keras kegiatan ilegal yang berkontribusi terhadap deforestasi Amazon, mendorong pembangunan berkelanjutan dan menjamin hak-hak masyarakat adat hutan hujan.

Namun deklarasi mereka tidak memasukkan seruan Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva untuk mengakhiri deforestasi ilegal pada 2030, serta seruan dari Presiden Kolombia Gustavo Petro untuk mengakhiri semua eksplorasi minyak di Amazon. Permintaan Petro itu membuat Presiden Lula berada dalam posisi canggung, karena perusahaan minyak milik negara Brazil, Petrobas, telah berusaha membangun anjungan pengeboran minyak baru di mulut Amazon.

Pemimpin Kolombia itu juga meminta negara-negara kaya untuk membatalkan utang negara-negara di kawasan Amazon sebagai imbalan atas tindakan memerangi perubahan iklim.

KTT ACTO tersebut merupakan yang pertama sejak 2009 bagi organisasi berusia 28 tahun ini, yang beranggotakan Bolivia, Kolombia, Ekuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela dan tuan rumah Brazil.

KTT ini berlangsung sementara lebih dari 10 persen wilayah hutan hujan ini lenyap dalam beberapa dekade belakangan karena peternakan dan pertanian yang tidak diatur, penambangan, penerbangan kayu liar dan pengeboran minyak. Sebagian besar kawasan yang lenyap terjadi di Brazil, di mana dua per tiga wilayah hutan itu berada. [uh/ab]