Pekanbaru – DPRD Riau menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati HUT Ke – 66 Provinsi Riau tepat pada Rabu (9/8/23), di Gedung DPRD Riau jalan Jendral Sudirman. Rapat Paripurna Istimewa ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Riau Yulisman dari Fraksi Golkar. Hadir unsur pimpinan DPRD Riau Wakil Ketua Syafruddin Poto dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua Hardianto dari Fraksi Gerindra, dan Wakil Ketua Agung Nugroho dari Fraksi Demokrat.
Hari Jadi Ke-66 Provinsi Riau mengusung tema, “Riau Bersatu dan Berkelanjutan“, menjadi suatu keharusan, untuk mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia, dengan penuh kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam, untuk geliat pertumbuhan ekonomi, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Gubernur Riau Syamsuar sebagai pidato laporan diujung akhir masa jabatannya, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024. Disini dilaporkan pertumbuhan ekonomi Riau ditargetkan sebesar 3,75%. Ekonomi Riau Triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,88% (y-on- y), melewati target yang telah ditetapkan. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia.
Capaian pembangunan Provinsi Riau juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil analisis Indeks Williamson Provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar 0,281, lebih baik dari capaian tahun 2021 sebesar 0,285. Sedangkan untuk Indeks Gini Ratio pada tahun 2022, lebih baik dari pada target yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,323 poin. Bahkan lebih baik dari capaian nasional sebesar 0,381 poin. Selanjutnya indikator makro Indeks Daya Saing Daerah, capaian tahun 2022 sebesar 3,16, meningkat jika dibandingkan tahun 2021, yang hanya sebesar 2,98. Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada RPJMD 2019-2024 adalah sebesar 72,97-73,6. Adapun capaian IPM pada tahun 2022 sebesar 73,52 (kategori tinggi), telah melewati target RPJMD capaian tahun 2023, dan lebih tinggi dari capaian nasional, yaitu sebesar 72,91. Dengan demikian, IPM Provinsi Riau berada pada peringkat tujuh tertinggi se Indonesia dan peringkat dua se Sumatera.
Dalam hal realisasi investasi Provinsi Riau pada tahun 2022 termasuk ke dalam lima terbaik nasional, ditandai dengan realisasi investasi sebesar Rp. 82,5 Triliun, telah mencapai 135,8% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 60,8 Triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 50.888 orang. Pada tahun 2023, realisasi investasi telah ditetapkan sebesar Rp. 90 Triliun. Untuk realisasi Investasi sampai dengan Triwulan II, telah mencapai Rp. 49,1 Triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 33.218 orang. Tingginya Investasi di Provinsi Riau, berdampak pada Tingkat Pegangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau Februari 2023 sebesar 4,25%, turun sebesar 0,15% poin dibandingkan dengan Februari 2022. TPT Provinsi Riau lebih rendah dari capaian Nasional, yaitu sebesar 5,45%.
Secara tahunan (y-on-y), inflasi Riau pada bulan Juli 2023 mencapai 1,96%, lebih rendah jika dibandingkan inflasi Juli 2022 (7,04%), dan terus menunjukkan tren penurunan sejak Desember 2022. Ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi di Riau terus mengalami penurunan. Di antaranya adalah ketersediaan bahan pokok, dengan demikian harga-harga bahan pokok tersebut juga terpantau stabil. Kemudian juga sudah dilakukan operasi pasar serta gerakan menanam cabai dan padi ditingkatkan. Untuk itu, saya ingin memberikan apresiasi kinerja semua pihak yang telah berusaha menurunkan inflasi di Riau. Semoga hal ini dapat kita pertahankan, demi pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.
Perekonomian Riau menunjukkan tren pemulihan yang kuat. Menurut data BPS Provinsi Riau, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin tercatat 500,81 ribu jiwa, menjadi 485,03 ribu jiwa di tahun 2023. Presiden RI Joko Widodo menargetkan kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, pemprov Riau melakukan program pengurangan beban masyarakat dan peningkatan pendapatan melalui dengan Pembangunan Rumah Layak Huni dari tahun 2019-2022 sebanyak 3.925 unit. Pada tahun 2023 ini, juga telah disiapkan anggaran sebesar Rp.54,5 Miliar untuk 707 Rumah Layak Huni dan menyalurkan bantuan yang melalui Badan Amil Zakat Riau dari tahun 2019-2022 sebesar Rp. 83,6 Miliar .
Selain itu, telah dibangun Rumah Khusus peserta PSU bagi korban bencana atau relokasi Program Provinsi sebanyak 168 Unit, dengan nilai sebesar Rp. 17,88 Miliar. Sampai dengan tahun 2023, telah dilakukan peningkatan infrastruktur melalui pembangunan SPAM permukiman sebanyak 60 kawasan sebesar Rp. 20,1 Miliar, peningkatan kualitas lingkungan melalui penataan kawasan kumuh sebanyak 20 kawasan sebesar Rp. 10,2 Miliar. Melalui program peningkatan PSU telah dilakukan pembangunan jalan semenisasi sepanjang 306,6 Km sebesar Rp. 475,5 Miliar dan drainase lingkungan sepanjang 88,4 Km sebesar Rp. 141,7 Miliar.
Tak lupa Bidang sosial juga mendapat perhatian yang serius dari duet Syamsuar – Edi Natar ini, dengan membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Riau sebagai wadah rasa tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat untuk menyalurkan bantuan sosial dan jaminan sosial di Provinsi Riau. Hal ini telah membuahkan hasil adanya penurunan pada tahun 2022 kemiskinan ekstrem Riau tinggal sebesar 1,40 % lebih rendah dibandingkan kondisi Nasional, yaitu sebesar 2,04%.
Dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan, Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM naik kelas dan modernisasi koperasi. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Di Riau sendiri, jumlah UMKM mencapai 631.347 UMKM. Jumlah ini sangat besar dan perlu terus dorong, baik dari sisi pembiayaan, kualitas produk, SDM, maupun pemasarannya.
Dijelaskan oleh Gubri Syamsuar bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui optimalisasi onboarding UMKM Provinsi Riau, telah menyalurkan bantuan bagi pelaku usaha mikro yang berasal dari APBD Provinsi Riau dari tahun 2020-2022. Terutama bagi UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, memperoleh bantuan sebesar Rp. 1,2 Juta per UMKM kepada 33.099 pelaku UMKM dengan total anggaran Rp. 39,7 Miliar. Sedangkan melalui APBN, pada tahun 2020 telah diberikan bantuan kepada 268.909 UMKM, dan 352.296 UMKM pada tahun 2021 dengan total anggaran mencapai Rp. 1,05 Triliun.
Peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pelaku UMKM juga gencar dilakukan. Pada tahun 2023 ini, kami telah melaksanakan Pelatihan Desain Kemasan Produk dan Pendampingan Pemasaran. Untuk meningkatkan pemasaran, disini dibutuhkan kerja sama dengan OJK dan Bank Indonesia, dengan menggandeng berbagai top brand, seperti Dana, Id Cloud Host, Pertamina, Shopee, Bli Bli. Pengadan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau juga telah melibatkan UMKM dengan memanfaatkan platfom Mbizmarket per Juli 2023, dengan nilai transaksi mencapai Rp. 47,1 Miliar. Keterlibatan UMKM dalam pelaksanaan operasional di 14 usaha besar di Provinsi Riau hingga tahun 2022 sudah terealisasi sebanyak 526 UMKM, dengan nilai realisasi kontrak sebesar Rp. 25,6 Milyar.
Pada tahun 2023 ini juga Provinsi Riau menjadi salah satu dari sembilan Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan BBI dan BBWI yang merupakan wadah untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk dan wisata lokal. Peningkatan nilai tambah pelaku pariwisata difokuskan pada meningkatkan akses destinasi, meningkatkan promosi, dan mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu. Dalam hal pengembangan ekonomi kreatif, kami telah menyiapkan Riau Creative Hub sebagai pusat pengembangan 17 sub ekonomi kreatif yang dikelola oleh BRCN melaksanakan pembinaan kualitas pelaku ekonomi kreatif, branding pelaku ekonomi kreatif. Begitu banyak hasil ekraf Riau yang menembus pasar nasional dan internasional. Sebut saja Lempuk Durian, Kopi Liberika Meranti, Rotan, Tanjak, Brand Tomorrow Industrial, Riau Rhythm Chamber, Film Pendek Kue Khasidah, start up Idcloudhost, Jualbuy, dan lain sebagainya.
Pada sektor pariwisata, tercatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2022 sejumlah 232.963 wisatawan. Ini jauh melampaui dari target RPJMD yang ditetapkan, yaitu sebesar 63.379. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2022 mencapai 8.534.835 wisatawan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik, terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode Juni 2022 hingga Juni 2023. Kunjungan pada bulan Juni 2022 sebanyak 2.656 kunjungan, dan 4.027 kunjungan pada Juni 2023, atau meningkat sebesar 51,62%. Adapun Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Klasifikasi Bintang di Provinsi Riau pada Mei 2023, sebesar 38,58%.
Mari kita tilik bersama sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan Provinsi Riau, dan telah menjadi tulang punggung perekonomian Riau. Potensi perkebunan di Provinsi Riau mencapai luas 4.381.056 Ha, yang terdiri dari 5 komoditi utama, yaitu Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Sagu, dan Kopi. Pemerintah Provinsi Riau senantiasa memberikan jaminan bagi masyarakat pekebun terhadap mutu fisik, fisiologis, dan genetis tanaman perkebunan. Pada tahun 2022, kami telah melakukan sertifikasi terhadap 2.074.196 bibit Kelapa Sawit, 140.550 bibit Kelapa Dalam, 1.044.750 bibit Kopi, serta 36.200 bibit Sagu.
Komoditi kelapa sawit merupakan sebagai penopang utama perekonomian Provinsi Riau. Untuk menjaga harga komoditi kelapa sawit yang berfluktuatif, ditetapkannya Kebijakan Harga Tandan Buah Sawit Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Riau. Tidak hanya menetapkan harga Tandan Buah Sawit mitra plasma, tetapi juga harga TBS mitra swadaya. Hal ini merupakan yang pertama di Indonesia. Perbaikan tata kelola penetapan harga TBS dengan mempedomani harga rill penjualan CPO dan kernel di Pabrik Kelapa Sawit, dimana kewajiban pabrik Kelapa Sawit melampirkan invoice/kontrak penjualan mereka ke tim harga, sebagai dasar perhitungan, sehingga harga yg ditetapkan oleh tim harga Provinsi Riau sesuai kondisi riil harga pasar perdagangan CPO dan kernel setiap minggunya. Khusus mitra swadaya yang sudah dimitrakan sejak implementasi Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020, selisih harga antara pekebunan mitra plasma dan mitra swadaya direntang Rp. 5-100 per/Kg dimana sebelum adanya kemitraan swadaya, selisih harga yang belum bermitra direntang Rp. 600/700 yang berdampak harga TBS Provinsi Riau selalu tertinggi di Indonesia
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani, pembangunan pertanian difokuskan pada peningkatan produksi yang berkelanjutan dengan peningkatan mutu dan daya saing dikembangkan melalui penerapan standar instrumen pertanian pada proses dan produk hasil pertanian, peningkatan SDM pertanian melalui regenerasi petani dan petani milenial serta penerapan inovasi teknologi pertanian, bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa bantuan alat pra panen dan pasca panen sebanyak 1.068 Unit, pembangunan dan perbaikan irigasi dengan lahan mencapai 18.430 Ha berupa rehab jaringan irigasi tersier 61 unit, irigasi perpompaan 18 unit, embung 22 unit, optimalisasi lahan 8.328 ha, sumur artesis 5 unit dan Jalan Usaha Tani sepanjang 10,6 km.
Untuk peningkatan IP padi diberikan bantuan benih, pupuk, pengembangan penangkaran padi, kini telah memiliki 6 varietas padi gogo lokal yang telah terdaftar dan Provinsi telah mandiri benih tanpa harus mendatangkan dari Provinsi lain. terjadi peningkatan produktivitas komoditi utama padi sebesar 12,4 % dari tahun 2019 atau mencapai 4,18 ton/ha GKG pada tahun 2022 yang berdampak indeks ketahanan pangan tahun 2022 sebesar 67,59 meningkat dari tahun 2021 sebesar 66,84.
Berkat upaya kita tersebut, capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Riau pada Juni 2023 mencapai 145,32 dan tertinggi pertama secara nasional, meningkat 43,6 % dari capaian tahun 2019 yang baru mencapai 101,17. Sehingga berdampak langsung kepada penurunan tingkat kemiskinan, menjadi 6,84% pada tahun 2022 dan lebih baik dari capaian nasional (9,57%). Penurunan kemiskinan ini telah mendekati target RPJMD 2019-2024, yaitu menurunkan kemiskinan hingga 6,28 persen di tahun 2024.
Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan populasi ternak sapi untuk mencapai swasembada daging. Dengan kebutuhan daging per kapita tiga kg, maka total kebutuhan daging dalam setahun harus mencapai 19.480 ton atau setara dengan 152.659 ekor sapi per tahun. Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak melalui optimalisasi reproduksi (inseminasi buatan, kawin alam dan transfer embrio) dan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Dari inseminasi buatan yang dilaksanakan di 12 Kabupaten/Kota, telah dapat menambah populasi ternak sehingga dapat meningkatkan produksi daging. Tahun 2022 dari 32.711 akseptor telah lahir 22.088 ekor anak sapi. Dari tahun 2020 sampai 2022 telah lahir anak sapi sebanyak 72.018 ekor anak sapi dari hasil optimalisasi reproduksi, terutama dari inseminasi buatan.
Disamping melaksanakan inseminasi buatan, upaya lain yang dilaksanakan untuk peningkatan populasi dalam rangka peningatan produksi daging ialah dengan pengadaan bibit ternak yang akan dijadikan indukan. Tahun 2022 sebanyak 612 ekor sapi. Tahun 2023 ditargetkan ternak yang disitribusikan kepada 60 kelompok dengan rincian Sapi 175 ekor, Kerbau 28 ekor, Kambing 380 ekor dan Ayam 12.000 ekor. Sampai Juli 2023 sudah didisitribusikan 105 ekor sapi ke 14 kelompok.
Potensi perikanan Riau cukup besar. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dalam meningkatkan produksi perikanan. Sektor yang menjadi prioritas adalah memacu pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan tangkap dengan menjadikan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi). Nilai NTN dari tahun 2019 s.d 2022 sudah mencapai 100 persen, yaitu pada Tahun 2019 dari 100,21% menjadi 104,54% pada tahun 2022. Pada Triwulan II 2023 nilai NTN mencapai 105,06%, dan NTPi Triwulan II 2023 adalah 99,35%. Untuk hasil produksi perikanan dari tahun 2019 yaitu sebesar 246.222,00 ton meningkat menjadi 259.629,13 ton pada tahun 2023, yang didominasi oleh usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
Melalui Program Perikanan Budidaya, sejak tahun 2019 s.d 2023 Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan bantuan kepada masyarakat pembudidaya Kepulauan Meranti, berupa benih Kakap Putih sebanyak 340.000 ekor, serta bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 214 kantong, coolbox, dan alat tangkap. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota lainnya bantuan yang sudah diberikan berupa asuransi bagi 767 orang pembudidaya ikan, spat kerang dan bantuan sarana dan prasarana budidaya lainnya. Bagi pembudidaya air tawar, bantuan berupa benih ikan air tawar sebanyak 346.000 ekor. Pada Program Perikanan Tangkap, sejak tahun 2019 s.d 2023 memberikan bantuan kepada nelayan berupa alat tangkap ikan sebanyak 5.876 unit, kemudian bantuan kapal penangkap ikan 224 unit, serta bantuan mesin kapal perikanan sebanyak 32 unit, yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota.
Provinsi Riau memiliki kewenangan terkait pengawasan perairan di Provinsi Riau, yang telah dilakukan dalam bentuk penanaman 117.710 batang pohon mangrove di daerah pesisir. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menurunkan IUU Fishing di Provinsi Riau dengan melakukan patroli yang dilakukan oleh UPT. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dalam kegiatan ini didukung dengan pengadaan Kapal Pengawas Perikanan yang di Anggaran dalam dana alokasi khusus (DAK) Tahun 2023.
Komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam penurunan emisi karbon sebagaimana yang tertuang dalam Misi ke dua RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang disebut dengan Riau Hijau. Riau Hijau adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan.
Pada tahun 2022, capaian Riau Hijau telah melampaui target, dimana (1) Kehutanan, dengan capaian vegetasi tutupan lahan meningkat 8%. Perhutanan sosial yang dibina ke arah restorasi ekosistem meningkat 35% dan fasilitasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk masyarakat sebanyak 20 kali dari target 10 kali. (2) Blue Carbon, dengan capaian pelindung pantai sepanjang 25,1 Km atau meningkat sangat signifikan terhadap target yang ditetapkan sepanjang 5,1 Km dengan pembangunan kolaborasi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. (3) Pertanian, dengan capaian luas pertanaman pengembangan padi organik seluas 800 Ha, meningkat dari target seluas 200 Ha. Penerapan pemanfaatan jerami untuk kompos di lahan persawahan meningkat sebesar 2,3%. (4) Energi, dengan pemanfaatan EBT melalui PLTS Rooftop sebanyak 17 unit, dengan total kapasitas 735 kilowatt peak di gedung pemerintah, Masjid, sekolah dan Perguruan Tinggi.
Berdasarkan data tahun 2022, capaian IKLH Provinsi Riau adalah sebesar 72.10. Angka ini meningkat dua poin dari target sebesar 70.10 atau meningkat sebesar 3,3% dari capaian tahun 2021. Untuk upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,7% dari tahun sebelumnya. Atas dasar komitmen Riau Hijau, Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi Pilot Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Riau menerima penghargaan khusus ekonomi hijau dan rendah karbon dari Kementerian PPN/ Bappenas RI.
Dalam mengantisipasi Karhutla, pada 13 Februari 2023 yang lalu, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.191/II/2023. Jika dibandingkan tahun lalu, total luas Karhutla di Riau jauh menurun. Penurunan ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah bersama TNI, POLRI, BNPB, KLHK dan semua pihak yang bersinergi mencegah dan menanggulangi Karhutla. Pemerintah Provinsi Riau telah berusaha untuk memberikan upaya yang terbaik dengan mengerahkan sumberdaya yang kita miliki dengan didukung dan didampingi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan segala upaya penanggulangan dengan tidak mengenal hari libur, seperti pengerahan Satgas Bidang Pemadaman Darat (TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD Damkar, Kelompok Masyarakat/MPA), Satgas Bidang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan, Satgas Bidang Penegakan Hukum, Satgas Bidang Pemadaman melalui udara dengan menggunakan Water Bombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Upaya yang dilakukan terus membuahkan hasil, luasan lahan terbakar sejak tahun 2019 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019, luasan Karhutla 3.818,79 Ha, pada tahun 2020 1.337,55 Ha, pada tahun 2021 1.121,58 Ha, tahun 2022 1.046,85 Ha dan per 27 Juli 2023 tercatat seluas 862,89 Ha.
Pendidikan merupakan salah satu hak warga negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pemerintah Provinsi Riau dengan ini telah menerbitkan Peraturan Gubernur Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Riau, agar tidak ada anak di Riau yang berusia 12-18 tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Untuk memenuhi hal tersebut, Sejak tahun 2019-2023 telah dibangun 19 Unit Sekolah baru SMK/SMK dan 330 Ruang kelas Baru. Untuk meningkatkan kualitas Guru mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 Pemerintah Provinsi Riau telah meningkatkan kompetensi lebih dari 2.800 guru. Selain Diklat, Pemerintah Provinsi Riau juga terus meningkatkan kualifikasi Guru dengan beasiswa S2 dan S3 setiap tahunnya.
Terkait pemenuhan tenaga Guru untuk tahun 2022, telah ditetapkan sebanyak 7.297 formasi. Namun saat ini baru diberi kesempatan sebanyak 5.851 orang oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan terus memperjuangkan 3.302 formasi lagi pada tahun 2023 ini, agar kebutuhan Guru di satuan pendidikan dapat terpenuhi. Selanjutnya dalam rangka memastikan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang sama di Riau, pada jenjang SMA/SMK/SLB Negeri sejak tahun 2019 dapat bersekolah gratis dan SMA/SMK/SLB Swasta diberikan bantuan Bosda.
Salah satu tujuan pembangunan pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menyediakan lulusan yang relevan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Saat ini Provinsi Riau telah memiliki Sekolah Menengah Kejuruan pusat keunggulan sebanyak 43 Sekolah sekaligus telah bekerjasama dengan 587 perusahaan besar, menengah, hingga kecil, termasuk Perguruan Tinggi Vokasi yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dari stakeholder terkait. Adapun tingkat keterserapan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan berdasarkan penelusuran tamatan 2023 dengan konsep bekerja, melanjutkan dan wirausaha di Provinsi Riau, tamatan yang bekerja sebanyak 39,9%, yang melanjutkan pendidikan sebanyak 26,4%, yang berwirausaha sebanyak 31,5% dan belum bekerja sebanyak 3,2% yang mayoritas memilih untuk bekeluarga dan menjadi Ibu Rumah Tangga.
Tidak hanya fokus pada jenjang SMA/SMK dan SLB yang menjadi kewenangan Provinsi Riau. Kami telah memberikan Bantuan Keuangan pada Guru Bantu yang bertugas di Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau kepada 3.196 Guru dan 141 Guru pada 56 Kelompok Belajar pada Sekolah marjinal dengan anggaran Rp. 81 Milyar per tahun. Pada jenjang Perguruan Tinggi, Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan Beasiswa yang meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, Pemerintah Provinsi Riau telah menyalurkan beasiswa melalui APBD Riau sebesar Rp. 241 Miliar dengan jumlah penerima 18.605 orang dan telah menyalurkan bantuan pendidikan dalam bentuk CSR sebesar Rp. 12,9 Miliar Adapun untuk tahun 2023, Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan anggaran beasiswa sebesar Rp.100,5 Miliar.
Pemerintah Provinsi Riau juga memberikan Bantuan Siswa Tidak Mampu dan Bantuan Siswa Komunitas Adat Terpencil, di mana siswa yang tidak mampu untuk belanja kebutuhan sekolah seperti pakaian seragam, sepatu, tas dan lain sebagainya per siswa per tahun. Begitu juga untuk siswa yang tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar secara reguler pada SMA induk dengan beberapa penyebab diantaranya lokasi SMA yang terlalu jauh dari tempat tinggal siswa tersebut dan faktor ekonomi baik atas tidak mampunyai orang tua dalam membiayai kebutuhan siswa maupun keharusan siswa tersebut dalam membantu mencari nafkah akibat keterbatasan orang tuanya, kami juga telah menyiapkan Sarana SMA Terbuka. Hingga tahun 2023, telah diselenggarakan di enam Kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Siak, yang disebar pada 30 SMA Induk sebagai penyelenggara dan 62 tempat kegiatan belajar yang telah menampung 1.441 Siswa.
Selanjutnya dalam menyiapkan atlet-atlet berprestasi yang membawa nama harum diberbagai iven olahraga, baik tingkat nasional maupun internasional. SMAN Olahraga Provinsi Riau telah menjadi Sekolah Khusus Olahraga Riau. Ini perpaduan SMA Olahraga dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dan Provinsi pertama menjalankan SMA Olahraga menjadi SKO. Sebagai bentuk motivasi untuk siswa berprestasi tingkat Internasional dan nasional di Provinsi Riau, sejak tahun 2021-2022 sebanyak 161 siswa dengan memberikan hadiah sebesar Rp. 10-20 Juta untuk peraih penghargaan tingkat internasional dan Rp. 4-5 juta untuk tingkat nasional.
Kunci utama untuk mendapatkan keberkahan, adalah iman dan taqwa kepada Allah Subhana Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan keberkahan ini, penduduk suatu negeri akan hidup dengan aman, tenteram, makmur, subur, dipenuhi dengan kebaikan dan kebahagiaan. Sebagai bentuk upaya kita dalam mencetak generasi yang bertaqwa dan mencintai Al-Qur’an, Pemerintah Provinsi Riau mencanangkan program Satu Guru Hafidz Untuk Satu Desa, yang dianggarkan melalui Bantuan Keuangan dari APBD Riau 2022. Kami telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 12 Juta untuk Guru Tahfiz dan dana pendukung operasional pelaksanaan Tahfidz sebesar Rp. 5 Juta per Desa dengan total anggaran sebesar Rp. 27 Miliar. Upaya melahirkan generasi hafidz Qur’an ini, terangkum dalam Visi Misi Riau dalam meningkatkan pendidikan Riau lebih berkualitas. Untuk itu, saya berharap program-program pendidikan yang terus di gesa Pemerintah Provinsi Riau ini dapat didukung oleh seluruh pihak. Kabar baiknya pada tahun 2023 ini telah mempunyai 34.271 orang Hafidz dan Hafidzah. Untuk peningkatan kualitas kemampuan anak untuk menghafal Al-Qur’an dan menguasai ilmu diberbagai bidang telah menyiapkan Majelis Qur’an Riau (MAQORI) untuk mempersiapkan generasi Qurani berkualitas dan bertakwa kepada Allah Subhana Wa Ta’ala. Saat ini Maqori telah menyiapkan cetakan Al-Qur’an yang mempunyai ornamen melayu gubahan Almarhum Bapak H. Tenas Efendi
Di sektor pelayanan kesehatan masyarakat, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pada RPJMD 2019- 2024 Angka Harapan Hidup target akhir tahun 2024, yaitu 71,81- 71,93 tahun. Pada tahun 2022 telah melampaui target, yaitu dengan rataan 71,95 tahun. Sejak tahun 2019, Pemerintah Provinsi Riau telah mengupayakan percepatan perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dengan Budget Sharing 55% Provinsi, dan 45% Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Riau telah menganggarkan untuk pembayaran PBI Pemda dan Iuaran Kontribusi PBI JK sebesar Rp. 234,8 Miliar. Kami menargetkan pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 98%, sehingga Provinsi Riau Mencapai Jaminan Kesehatan Semesta UHC. Pemprov Riau mengucapkan terima kasih kepada Bupati/Walikota yang mencapai program UHC, di antaranya Kabupaten Pelalawan, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Dumai, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru. Kami terus mengupayakan kepada Kabupaten/Kota yang belum mencapai UHC agar memprioritaskan pada program Jaminan Kesehatan Semesta/UHC.
Program kesehatan di Provinsi Riau sudah semakin baik. Hal itu ditandai dengan tiga (3) Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Riau yang telah terakreditasi dengan Tingkat Paripurna, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan. RSUD Arifin Achmad telah memiliki layanan unggulan jantung terpadu, kanker terpadu, stroke, dan trauma center yang selama ini merujuk pasien ke Rumah Sakit Swasta atau luar provinsi dengan antrian yang panjang. Pemerintah Provinsi Riau juga menyiapkan rencana pengembangan RSUD Petala Bumi Provinsi Riau dengan unggulan stroke menuju Rumah Sakit Otak, dikarenakan belum adanya rumah sakit khusus yang mampu menangani secara terpadu penyakit otak di Provinsi Riau, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat Riau yang berobat ke luar Provinsi. Selanjutnya Rumah Sakit Jiwa Tampan dengan layanan unggulan Instalasi Rehabilitasi Psikososial dan Instalasi Rehabilitasi Napza memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan di luar kekhususannya, Ini menjadi sebuah peluang untuk pengembangan dan peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Provinsi Riau. Saat ini RSJ Tampan sedang mengembangkan layanan berupa rawat inap dan Intensive Care Unit (ICU) di luar kekhususan (non jiwa). Pada tahun 2023 ini, Insyaallah akan dibangun Rumah Sakit Vertikal khusus otak dan jantung oleh Pemerintah Pusat, yang mana kami telah menghibahkan lahan seluas 10 Ha untuk mendukung rencana ini agar terealisasi dengan baik.
Untuk penanganan stunting, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, Provinsi Riau telah berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 17% dari 22,3%. Capaian ini merupakan prestasi kita bersama sehingga kita termasuk Lima Provinsi di Indonesia yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di atas 5% dan Provinsi ke 6 dengan stunting terendah tingkat nasional. Pencapaian tahun 2022 tersebut telah mencapai target RPJMD Provinsi Riau yaitu 18,4% dan mencapai target WHO yaitu, 20%. Sesuai amanat Presiden untuk 2024 ditargetkan Indonesia turun hingga 14% Dengan sisa waktu 1 tahun 6 bulan ini, kita harus bisa menurunkan minimal 3%.
Dengan demikian, saya menghimbau kepada Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Siak, dan Kuantan Singingi di mana prevalensi stunting-nya masih di atas rata-rata capaian Provinsi, harus bekerja lebih keras supaya bisa menurunkannya. Pada tahun 2023 ini, kebijakan yang dilakukan adalah Bantuan Keuangan Khusus Desa sebesar Rp. 8 Juta, yang diarahkan untuk operasional posyandu, membentuk Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), sebuah platform keterlibatan pemangku kepentingan secara terstruktur dan terukur yaitu orang perorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media masa, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama dan melakukan intervensi prioritas melalui pemanfaatan data yang terintegrasi meliputi Data Kemiskinan Ekstrim, Data Keluarga Berisiko Stunting, Data Lokus Stunting, DTKS dan Data Indeks Desa Membangun, dengan sasaran prioritas penanganan kepada remaja, calon pengantin dan pasangan usia subur.
Pemerintah Provinsi Riau secara konsisten memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak, disabilitas, dan lanjut usia terlantar di dalam panti melalui pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) se Provinsi Riau. Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Riau telah menyalurkan bantuan sosial kepada 95 LKS dengan total anggaran sebesar Rp. 25,1 Miliar. Bantuan ini didistribusikan kepada LKS di 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
Peningkatan infrastruktur di Provinsi Riau menjadi prioritas pembangunan daerah untuk menggerakkan roda perekonomian. Adapun ruas jalan kewenangan provinsi sepanjang 2.799,81 Km, merupakan jalan provinsi terpanjang ke dua di Indoneia. Dalam RPJMD 2019-2024 tingkat kemantapan jalan ditargetkan sebesar 66,23% pada akhir tahun 2024, di mana kondisi tahun 2019 kondisi jalan mantap sebesar 60,95% dan mengalami peningkatan sampai tahun 2022 telah mencapai 64,95% telah melewati target tahun 2023 sebesar 64,85%. Dari tahun 2019 hingga 2023, telah terealisasi pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 305,96 Km, serta pembangunan jembatan sebanyak 27 unit. Untuk tahun 2023 anggaran untuk peningkatan jalan sebesar Rp. 866 Miliar, termasuk Dana Alokasi Khusus bidang jalan, sebesar Rp. 39 Miliar. Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Riau juga mengalokasikan Dana Bantuan Keuangan Khusus infrastuktur untuk peningkatan jalan, pembangunan jalan dan jembatan pada Kabupaten/Kota sebesar Rp. 153,9 Miliar.
Kami yakin, target akhir RPJMD akan tercapai pada akhir tahun 2023, kemantapan jalan provinsi sebesar 71,96%. Kami telah mengajukan penaikan beberapa ruas jalan Provinsi yang berhubungan langsung dengan Kawasasan Strategis Negara dan kawasan Industri untuk menjadi ruas jalan nasional. Kami juga telah mengusulkan kepada Pemerintahan Pusat untuk pembangunan jalan daerah yang dibiayai oleh pusat untuk tahun 2023, melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Provinsi Riau mendapatkan bantuan peningkatan jalan provinsi untuk tahun 2023 sebesar Rp.138,8 Miliar. Untuk tahun 2024 kami juga mengusulkan 10 ruas prioritas ke Kementerian PUPR.
Komitmen Pemerintah Provins Riau dalam menangani permasalahan Over Dimension Over Loading (ODOL) menuju Zero ODOL di tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, kami melakukan MOU kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi se Sumatera tentang Penertiban dan Pengendalian ODOL Se- Sumatera. Selama tahun 2022, kami telah menerapkan sanksi tilang kepada 2.237 kendaraan.
Pemerintah Provinsi Riau aktif mendukung pemerintah pusat untuk Pembangunan Dermaga atau Pelabuhan Penyebrangan di wilayah Provinsi Riau dari tahun 2019 hingga 2022 berfokus pada pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Sagu-Lukit, Pelabuhan Penyebrangan Alai Insit di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelabuhan Kuala Gaung di Indragiri Hilir, Rehabilitasi Pelabuhan Penyebrangan Mengkapan, serta Rehabilitasi Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Penyebrangan Mengkapan di Kabupaten Siak. Diharapkan dengan beroperasinya pelabuhan ini dapat membuka konektifitas transportasi antar pulau di Provinsi Riau, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi di wilayah sekitarnya.
Pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau dalam penyediaan air minum bagi masyarakat ialah melalui pembangunan SPAM Regional Pekanbaru-Kampar dengan kapasitas 40 liter/detik dan SPAM Regional Dumai-Rohil-Bengkalis (DUROLIS) dengan kapasitas 400 liter/detik, serta SPAM Pekanbaru-Kampar dengan pola B to B antara BUMD Provinsi dan BUMD Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru dengan kapasitas 1000 liter/detik, yang akan melayani 80.000 sambungan rumah. Sehingga persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, semakin meningkat setiap tahunnya. Di mana pada tahun 2021, capaian air bersih/minum bagi masyarakat sebesar 89,76%, meningkat pada tahun 2022 menjadi 94,54%.
Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya, Pemerintah Provinsi Riau juga gencar memberikan bantuan perbaikan ataupun peningkatan kualitas fisik rumah ibadah. Hingga tahun 2023 kami sudah memberikan bantuan kepada 629 Rumah Ibadah, dengan total bantuan sebesar Rp. 260,5 Miliar dan pembangunan Gedung Qur’an Center sebesar Rp. 54,6 Miliar.
Ketersrdiaan listrik di wilayah Provinsi Riau pada tahun 2022 sudah mencapai 100%, jika dilihat dari rasio desa berlistrik berdasarkan hitungan PLN. Rasio elektrifikasi juga sudah mengalami peningkatan dengan capaian 92,89%. Upaya untuk pemenuhan kebutuhan listrik tersebut dengan melakukan pembangunan jaringan listrik di pedesaan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya terpusat di perdesaan dan pengadaan Solar Home System (SHS).
Sebagai upaya peningkatan kemandirian desa, Pemerintah Provinsi Riau terus berkomitmen memberikan bantuan keuangan terhadap 1.591 desa dari tahun 2019-2022 sebesar Rp.851,18 Milyar. Sementara itu, untuk tahun 2023 Bantuan Keuangan Provinsi dianggarkan sebesar Rp. 278 Miliar. Tahun 2019 status desa di Provinsi Riau sebanyak 10 Desa Mandiri, 163 Desa Maju, 951 Desa Berkembang, 422 Desa Tertinggal dan 45 Desa Sangat Tertinggal. Setelah adanya program Bantuan Keuangan Khusus, pada tahun 2023 jumlah Desa Mandiri menjadi sebanyak 600 desa, Desa Maju menjadi 585 desa, Desa Berkembang menjadi 406 desa. Pada tahun 2023 Provinsi Riau telah berhasil mengetaskan dan tidak ada desa yang berstatus Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal ini adalah HADIAH ISTIMEWA BAGI HUT Ke – 66 Provinsi Riau.
Demikian juga halnya perkembangan BUMDesa, pada tahun 2023 BUMDesa maju menjadi sebanyak 299, BUMDesa berkembang sebanyak 259, BUMDesa tumbuh sebanyak 635 dan BUMDesa dasar 398 unit. Dilihat dari Indeks Desa Membangun Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Skor IDM Riau meningkat menjadi 0,7707 pada tahun 2023 dari 0,7012 pada tahun 2022. IDM Provinsi Riau naik menjadi peringkat tujuh nasional pada tahun 2023 dan peringkat 17 pada tahun 2022. Status IDM Provinsi Riau meningkat menjadi Status Maju pada tahun 2023 dari Status Berkembang pada tahun 2022.
Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas KKN, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Komitmen meningkatkan nilai SAKIP tersebut dengan terus dilakukannya evaluasi standar-standar penilaian yang sudah ditentukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Terjadi peningkatan penilaian SAKIP Pemprov Riau pada 2022 nilainya 69,17. Sedangkan pada tahun 2021, hanya 68,67. Begitu juga untuk penilaian Reformasi Birokrasi (RB), juga terdapat peningkatan. Pada tahun 2022 sebesar 67,63 dibandingkan tahun 2021, dengan perolehan 67,45. Selanjutnya, Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Riau meningkat menjadi 3,47 (Peringkat 6 Nasional) dibandingkan tahun 2021 2,91. untuk capaian penilaian kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi melalui Monitoring Center Of Prevention (MCP) dari KPK untuk Provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar 88,2% lebih tinggi dibandingkan capaian Nasional sebesar 67%.
Sebagai bukti jajaran Pemerintah Provinsi Riau mampu melakukan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Good Governance), berdasarkan data Struktur APBD Riau 2019 s.d 2023 Pemerintah Provinsi Riau semakin baik dalam konsistensi Peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan keuangan pada dana transfer pusat. Sehingga pada tahun 2022 dan 2023 telah membuktikan bahwa postur APBD yang telah didesain menggambarkan kemandirian fiskal, di mana komposisi Pendapatan Asli Daerah lebih besar dibanding Dana Transfer Pusat, meskipun Riau sebagai daerah penghasil. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Riau telah menuju derajat desentralisasi lebih baik.
Menyinggung Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. Tentunya diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersatu demi kelancaran Pemilu dan Pilkada mendatang dengan menjaga ketertiban dan keamanan daerah ini. Dukungan yang ditunjukkan Provinsi Riau dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 ini antara lain memberikan dana hibah kepada KPU dan BAWASLU Provinsi Riau dan dukungan pengamanan Pemilu 2024, kami juga memberikan dukungan perlindungan sosial bagi penyelenggara Pemilu 2024, tercatat sebanyak 142.626 jiwa penerima manfaat dengan total sampai dengan tahun 2024, sebesar Rp. 2,4 Miliar yang ditujukan untuk subsidi BPJS Tenaga Kerja untuk KPU (Pilpres). Sedangkan subsidi BPJS Tenaga Kerja untuk BAWASLU (Pilpres), telah diperuntukkan bagi 22.815 penerima manfaat dengan total mencapai Rp. 613 juta. Semoga pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar. (Teti Guci)